Oleh: Dhita Karuniawati )*
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu terobosan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada di pinggiran sistem. Lebih dari sekadar membuka pintu belajar, Sekolah Rakyat mencerminkan upaya negara dalam membangun fondasi mobilitas sosial yang lebih adil, sekaligus mendorong lahirnya generasi baru yang mampu melompat lebih jauh ke masa depan.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Anak-anak dari keluarga prasejahtera kerap menghadapi hambatan struktural, mulai dari keterbatasan biaya, akses geografis, hingga minimnya dukungan lingkungan belajar. Di tengah situasi ini, Sekolah Rakyat dirancang sebagai jawaban konkret yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan siswa Sekolah Rakyat mencapai 100.000 pada tahun 2027. Tahun ini, alokasi peserta ditargetkan menembus lebih dari 30 ribu siswa. Jika seluruh target terealisasi, total penerima manfaat pada 2026 diproyeksikan melampaui 46 ribu siswa. Pada tahun 2027 jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 100 ribu siswa.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan gedung permanen di lebih dari 100 titik tahun ini. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap kabupaten dan kota ditargetkan memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
Gus Ipul mengatakan, program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil nyata setelah berjalan lebih dari sembilan bulan sejak dimulai pada 14 Juli 2025. Para siswa kini tumbuh lebih percaya diri, disiplin, serta memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Menurut Gus Ipul, para lulusan Sekolah Rakyat akan terus didampingi hingga dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terhadap program prioritas ini.
Gus Ipul menjelaskan, tantangan terbesar muncul pada masa awal pelaksanaan program. Dalam dua minggu hingga satu bulan pertama, siswa maupun guru menjalani proses adaptasi dengan sistem sekolah berasrama. Namun, memasuki bulan kedua dan ketiga, ritme pendidikan dan pembelajaran mulai terbentuk dan berjalan semakin baik.
Sekolah Rakyat menerapkan pendidikan terpadu. Pada pagi hari, siswa mengikuti pembelajaran formal berbasis learning management system (LMS). Sementara sore hingga malam hari difokuskan pada pembinaan karakter melalui pendampingan wali asrama dan wali asuh.
Gus Ipul mengatakan pihaknya ingin anak-anak memiliki karakter kuat sebagai orang beragama, memiliki hubungan dengan Tuhan, bisa cinta sesama, cinta ilmu dan menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Indonesia yang harus berkontribusi (dalam) kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.
Siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian di antaranya pernah putus sekolah atau berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Karena itu, program ini menjadi jalan perubahan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Di sisi lain, kesiapan operasional program juga terus diperkuat. Sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), telah siap mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kesiapan ini mencakup penyediaan fasilitas, kurikulum, hingga tenaga pengajar yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sekolah Rakyat tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses perencanaan yang cukup matang.
Berdasarkan pemaparan tim teknis, dari total 56 bangunan di kawasan STIP, terdapat empat bangunan dan dua fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat. Empat bangunan tersebut berada di Asrama Taruna E, Taruna J, Wisma Bahari II, dan Nautika, yang didukung dua lapangan tenis serta dua lapangan sepak bola.
Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Bisma Staniarto mengatakan untuk tahap awal, kapasitas yang disiapkan sekitar 100 siswa, didukung dua tenaga pembimbing dan 18 tenaga pengajar.
Selain STIP, pemerintah juga menyiapkan lokasi lain, termasuk kawasan milik Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan kondisi bangunan yang relatif serupa dan kapasitas sekitar 100 siswa.
Keterlibatan berbagai institusi tersebut menjadi sinyal bahwa Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih luas. Dengan kolaborasi lintas sektor, program ini berpotensi menghadirkan model pendidikan alternatif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, termasuk dalam hal penguatan keterampilan vokasi dan kesiapan kerja.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan masa depan. Dunia kerja yang terus berubah menuntut keterampilan baru, sehingga Sekolah Rakyat perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Integrasi antara pendidikan akademik dan keterampilan praktis menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merepresentasikan pergeseran paradigma dalam kebijakan pendidikan. Dari sekadar memperluas akses, kini bergerak menuju penciptaan lompatan masa depan. Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini tidak hanya akan mengubah nasib individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional secara keseluruhan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
