Oleh : Abdul Razak)*
Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen bangsa menjaga ruang publik yang sehat, rasional, dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan instrumen penting untuk memastikan pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan rakyat. Namun, kritik yang efektif bukanlah kritik yang dibangun di atas prasangka, fitnah, maupun propaganda, melainkan kritik yang berbasis data, argumentasi, dan menawarkan solusi. Karena itu, demokrasi Indonesia membutuhkan budaya kritik yang konstruktif, bukan pembentukan kabinet bayangan tanpa legitimasi konstitusional yang justru berpotensi menciptakan polarisasi politik.
Pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan publik menunjukkan bahwa kritik tidak pernah diposisikan sebagai ancaman. Sebaliknya, pemerintah memandang evaluasi dari masyarakat sebagai bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kritik yang objektif, berbasis fakta, serta berorientasi pada penyempurnaan kebijakan merupakan salah satu fondasi utama demokrasi modern.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak anti-kritik. Bahkan, berbagai hasil survei, kajian akademik, analisis media, hingga partisipasi masyarakat sipil dipandang sebagai sumber masukan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif ini, demokrasi tidak berhenti pada pemberian mandat melalui pemilu, tetapi terus berjalan melalui mekanisme evaluasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Namun demikian, ruang kebebasan berekspresi tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Kritik yang kehilangan pijakan pada fakta dan lebih mengedepankan narasi provokatif justru berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Pembentukan kabinet bayangan memang dikenal dalam sistem parlementer sebagai mekanisme resmi oposisi. Akan tetapi, Indonesia menganut sistem presidensial yang memiliki mekanisme pengawasan tersendiri melalui DPR, lembaga negara independen, media massa, akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Oleh karena itu, konsep kabinet bayangan yang tidak memiliki legitimasi konstitusional tidak dapat disamakan dengan praktik yang berkembang di negara-negara dengan sistem pemerintahan berbeda.
Pandangan Anggota DPR Fraksi Gerindra, Azis Subekti, memperkuat pemahaman tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak identik dengan kelompok yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Masyarakat sipil mencakup seluruh warga negara yang berpartisipasi dalam ruang publik, baik melalui kritik maupun dukungan yang rasional terhadap kebijakan negara. Ukuran kualitas kritik bukan ditentukan oleh kerasnya serangan kepada pemerintah, melainkan oleh integritas argumentasi, penghormatan terhadap konstitusi, serta keberpihakan pada kepentingan umum.
Pandangan tersebut penting karena demokrasi tidak boleh berubah menjadi kompetisi saling mencurigai. Ketika setiap kebijakan pemerintah selalu diasumsikan memiliki motif tersembunyi tanpa disertai bukti yang memadai, ruang publik akan kehilangan rasionalitas. Pada akhirnya, masyarakat justru terjebak dalam polarisasi yang menghambat proses pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan bangsa.
Prinsip yang sama juga tercermin dalam sikap Pemerintah Provinsi Papua yang menegaskan komitmennya menghormati kebebasan berpendapat sekaligus menolak penyebaran fitnah, hoaks, pencemaran nama baik, dan manipulasi informasi. Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, penyebaran informasi bohong yang merusak reputasi individu maupun lembaga pemerintahan bukanlah bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
Penegakan hukum terhadap penyebar fitnah bukan dimaksudkan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga agar ruang demokrasi tetap dibangun di atas fakta dan tanggung jawab. Kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hukum, etika, serta kepentingan menjaga stabilitas sosial. Demokrasi akan kehilangan maknanya apabila ruang publik dipenuhi informasi palsu yang sengaja diproduksi untuk membentuk opini yang menyesatkan.
Contoh konkret mengenai pentingnya kritik yang konstruktif juga terlihat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa berbagai masukan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperbaiki kualitas program tersebut. Kritik mengenai kualitas makanan, pengelolaan dapur, maupun dugaan penyimpangan tidak dianggap sebagai upaya melemahkan pemerintah, tetapi justru diposisikan sebagai bahan evaluasi.
Respons pemerintah pun diwujudkan melalui langkah nyata, mulai dari penutupan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar, penindakan terhadap oknum yang tidak profesional, hingga pembentukan pusat layanan pengaduan masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab mampu menghasilkan perbaikan kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi bekerja ketika kritik direspons dengan tindakan korektif, bukan dengan saling mempertentangkan kepentingan politik.
Demokrasi sejatinya bukan arena untuk memenangkan narasi politik semata, melainkan mekanisme membangun kepercayaan antara negara dan rakyat. Kritik yang konstruktif akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, politik yang dibangun di atas fitnah, propaganda, maupun pembentukan struktur tandingan tanpa legitimasi konstitusional hanya akan memperlebar polarisasi dan mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan. Oleh karena itu, menjaga demokrasi yang sehat berarti memastikan setiap kritik menjadi energi perbaikan, bukan instrumen untuk menciptakan kegaduhan politik yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
)* Analis Kebijakan
