Oleh : Radjiman Arif*)
Pemerintah terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga secara menyeluruh. Penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi mulai diarahkan pada perbaikan rumah, pemulihan layanan kesehatan, hingga penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah memastikan penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap dan memiliki kepastian dalam proses pemulihan.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Untuk rumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta. Sementara itu, rumah yang mengalami rusak berat akan mendapatkan solusi berupa pembangunan hunian tetap.
Suharyanto juga menjelaskan selama hunian tetap belum tersedia, warga dengan rumah rusak berat dapat memperoleh dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu atau menempati hunian sementara. Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting agar bantuan diberikan sesuai kondisi masing-masing rumah dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat. BNPB juga mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas percepatan sehingga proses penanganan dapat berjalan terpadu.
Selain persoalan tempat tinggal, pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihan pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam penanganan pascagempa. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat identifikasi dan pelayanan medis melalui sistem triase, sementara pasien dengan kondisi kritis dirujuk dan pasien dengan luka ringan dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan atau tenda darurat.
Budi juga menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat. Kemenkes menyiapkan rehabilitasi fasilitas kesehatan serta penanganan trauma atau trauma healing. Rumah sakit lapangan juga disiapkan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan selama fasilitas permanen dalam proses pemulihan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kesinambungan pelayanan publik meskipun sebagian fasilitas kesehatan terdampak. Kemenkes sebelumnya mengaktifkan Health Emergency Operation Center, mengerahkan tim manajemen krisis dan Emergency Medical Team, serta mendistribusikan obat-obatan dan peralatan kesehatan ke wilayah terdampak. Pemerintah juga menargetkan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dapat kembali memberikan pelayanan dasar secara bertahap.
Di sisi lain, pemulihan pascabencana juga menyentuh kebutuhan administratif warga. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan tim Dukcapil telah diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk memberikan layanan administrasi kependudukan secara langsung. Layanan tersebut mencakup penerbitan kembali KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang hilang atau rusak akibat gempa.
Teguh menilai dokumen kependudukan merupakan bagian penting dalam pemulihan karena menjadi dasar masyarakat untuk mengakses bantuan, layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan publik. Karena itu, Dukcapil menerapkan pendekatan jemput bola dengan mendatangi posko pengungsian dan desa terdampak sehingga warga tidak perlu datang ke kantor pelayanan. Hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telah diterbitkan bagi warga terdampak gempa NTT.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascagempa dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. BNPB menangani kebutuhan tempat tinggal dan pemulihan pascabencana, Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan, sementara Kemendagri memulihkan dokumen yang menjadi dasar hak administratif masyarakat. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan penyintas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam proses mengembalikan kehidupan masyarakat menuju kondisi normal.
Di lapangan, pemerintah juga terus memperkuat akses dan distribusi bantuan. BNPB mencatat akses menuju sejumlah wilayah yang sebelumnya terkendala longsor mulai kembali terbuka setelah pengerahan alat berat. Dukungan logistik juga terus disalurkan, termasuk bantuan dari pemerintah daerah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis Flores yang memiliki wilayah kepulauan dan akses yang tidak selalu mudah.
Pemulihan penyintas gempa NTT menunjukkan kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Rumah diperbaiki, layanan kesehatan dipulihkan, trauma diperhatikan, dan dokumen kependudukan diterbitkan kembali. Dengan koordinasi pusat dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah memiliki fondasi untuk memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir pada saat bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat hingga mampu bangkit dan kembali membangun kehidupan.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
