Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian desa melalui penguatan rantai pasok pangan berbasis potensi lokal. Melalui integrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah mendorong agar kebutuhan pangan Program MBG dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku UMKM di daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Program MBG dan KDKMP dirancang saling terintegrasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung masyarakat. “Kebutuhan bahan pangan bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) akan dipenuhi melalui koperasi desa, termasuk pasokan ikan dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan pasokan pangan untuk MBG harus diprioritaskan berasal dari pelaku usaha desa. “SPPG harus membeli dari koperasi desa, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu dan tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” katanya.
Menurut Zulkifli, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan berbagai usaha desa merupakan bagian dari strategi menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Karena itu dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan usaha-usaha desa lainnya agar rakyat ikut menikmati pembangunan,” ujarnya.
Secara ekonomi, kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan ekonom John Maynard Keynes yang menyebut belanja pemerintah dapat menciptakan multiplier effect, yakni mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor produktif. Dalam konteks MBG, setiap anggaran yang dialokasikan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa melalui kepastian permintaan terhadap produk pangan lokal.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah juga memprioritaskan pelaksanaan MBG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. “Kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa operasionalkan,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah prioritas diharapkan mempercepat penurunan stunting sekaligus memastikan manfaat Program MBG dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui penguatan ekonomi desa dan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
